Kita (SBY-JK) Saling Mengisi

Bertahan Sampai 2009, Selanjutnya Terserah Partai

Dalam hal kepemimpinan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, kalau dilihat dari luar, bisa digambarkan seperti antara sais dan joki. Kepemimpinan Presiden SBY (jenderal yang berpikir dan berkultur Jawa) bertindak konsepsional dan hati-hati, sehingga dibilang orang cenderung peragu. Sementara Wapres Jusuf Kalla (saudagar berkultur Bugis) lebih bertindak cepat dan pragmatis, sehingga dibilang orang melampaui batas kewenangan. Bahkan, ada kesan, duet ini sering kali bersaing berebut pengaruh dan kekuasaan.

Bagaimana sesungguhnya pengalaman Wapres Jusuf Kalla dalam bekerjasama dengan Presiden SBY. Adakah hambatan akibat ‘keraguan’ Presiden SBY itu? Pernahkah faktor gaya kepemimpinan menjadi penyebab keretakan hubungan keduanya? Bisakah dwitunggal ini bertahan sampai 2009?

“Bisa, oh pasti, insya Allah bisa jalan. Kita jalan bersama, saling mengisi,” kata Wapres Jusuf Kalla menjawab pertanyaan terakhir ini dalam percakapan dengan Wartawan Tokoh Indonesia Ch Robin Simanullang, Samsuri, Haposan Tampubolon dan Mangatur L Paniroy di Istana Wapres, Jakarta.

Wapres menerima Wartawan Tokoh Indonesia hampir satu setengah jam di tengah kesibukannya selepas mengikuti Sidang Kabinet. Tidak tampak ada perobahan sikapnya dari sebelum menjadi Wakil Presiden. Dia bersahaja, akrab dan masih kenal. Percakapan mengalir apa adanya. Termasuk berbicara hal-hal pribadi. Hanya waktu yang membuat percakapan itu terbatas.

MTI: Setelah lebih tiga tahun Kabinet Indonesia Bersatu, kita dan publik ingin lebih mengetahui dari pemerintah sendiri, apa sih yang sudah dilakukan Kabinet Indonesia Bersatu? Barangkali garis besarnya saja, hal yang menonjol, sesuai dengan visi dan misi yang diutarakan dulu, atau dijanjikan kepada masyarakat menjelang pemilihan presiden. Barangkali bisa diuraikan beberapa poin yang sangat strategis untuk diketahui oleh publik?

WAPRES: Ya, tentu, kan, itu bisa dilihat dari banyak laporan (nanti diberikan). Jadi kalau dulu programnya, pertama menciptakan masyarakat yang damai sejahtera. Secara umum, kalau soal damai kan, sebenarnya kita itu berada pada situasi yang paling baik dibanding, katakanlah 20-30 tahun terakhir. Tidak ada konflik-konflik lagi, secara nasional. Kita selesaikan Aceh, kita selesaikan Poso.

Kedua, dalam hal ekonomi, sebenarnya pertumbuhan lebih baik sekarang ini, kita usahakan naik enam persen lebih. Kemudian, secara umum, kehidupan pun naik sebenarnya. Income perkapita kita sudah $1.800 AS hari ini.

Ya, memang masih ada pasti masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, karena itu tidak bisa sekaligus selesai. Jadi, ya, tentu, mungkin ada bukunya nanti untuk lebih lengkap data-datanya.

MTI: Flashback dulu ke masalah Aceh, sebagai salah satu poin, konflik yang sudah bertahun-tahun tetapi bisa diselesaikan. Sepengetahuan kami, secara langsung atau tidak langsung, bahwa Wapres sendiri yang sebenarnya sangat berperan dalam proses menciptakan perdamaian di Aceh itu?

WAPRES: Ya, ada tim kita bentuk. Saya sendiri juga tentu memimpin langsung timnya. Tapi tentu ada arahan Bapak Presiden yang kita jalanin. Tapi, lebih daripada itu, seluruh masyaralatlah tentu ingin damai. Ya, kita jalankan seperti itu.

MTI: Tanpa Wapres barangkali susah juga untuk menjalankan keinginan damai itu?
WAPRES: Ya biasalah itu, kita semua bisa.

MTI: Trik apa kira-kira, yang paling berkesan dalam proses damai itu?

WAPRES: Ya memahami persoalan, itu yang pertama. Kedua, menganalisa persamaan-persamaan dan kepentingan-kepentingan. Kemudian juga, bagaimana mengurangi perbedaan-perbedaan, kemudian mengatur kompromi dari perbedaan itu. Jadi persamaannya kita atur, perbedaannya kita ketahui kemudian kita kompromikan. Itu kiatnya.

MTI: Kelihatannya GAM (Gerakan Aceh Merdeka) itu sangat percaya pada diplomasi Pak Jusuf Kalla?

WAPRES: Oh, ya. Pertama, saya di samping ikhlas, dia tahu saya ada kepercayaan. Saya percaya sama dia dan dia percaya sama saya. Di mana-mana saya bisa menjamin saling kepercayaan. Waktu saya selesaikan Ambon ya begitu. Begitu juga Poso, atur kepercayaan. Dan juga, jangan ragu-ragu.

MTI: Inisiatif diplomasi damai dari Pak Wapres?

WAPRES: Ya, biasalah begitu.

MTI: Kemudian, ada arahan dari Bapak Presiden?
WAPRES: (Menganguk kepala seraya tersenyum).

MTI: Kemudian ada lagi, yang menurut kami, suatu kebijakan yang sangat berani dari Kabinet Indonesia Bersatu, di bawah pimpinan Presiden dan Wapres, yakni waktu menaikkan harga minyak (BBM) sedemikian tinggi, sehingga mendapat sorotan dari berbagai pihak, terutama mengenai berbagai akibat kenaikan itu berikutnya. Tentu ada pertimbangan yang sangat strategis sebelum mengambil keputusan yang tidak populer itu?

WAPRES: Ya pertama, kalau kita tidak naikkan harga maka subsidinya tinggi sekali, bisa mencapai Rp 250 triliun. Kalau subsidinya mencapai Rp 250 triliun maka negeri ini akan kolaps, tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu harus dinaikkan. Tapi secara bersamaan pada saat yang sama kita kasih bantuan tunai langsung kepada masyarakat miskin. Jadi aman.

MTI: Tidak mempertimbangkan faktor opini publik demi popularitas?

WAPRES: Oh ya, kita pertimbangkan.

MTI: Berani mengambil risiko dengan mengorbankan popularitas?

WAPRES: Ya, kita ambil saja risiko itu.

MTI: Dan, itu tidak termasuk tebar pesona?

WAPRES: Oh, kita ambil risiko. Jadi pemimpin harus punya risiko, berani mengambil risiko.

MTI: Inisiatif itu konon dari Pak Wapres juga?
WAPRES: Ah…ha…ha…ha. Sama-samalah semuanya.

MTI: Kemudian, dari pengalaman selama lebih tiga tahun memimpin Kabinet Indonesia bersatu bersama Presiden SBY, apa tantangan yang paling berat dihadapi pemerintah?

WAPRES: Kalau tantangannya banyak. Tantangan yang paling besar, sebenarnya pada perkembangan demokrasi yang sangat terbuka, otonomi yang sangat terbuka. Sehingga menyebabkan pengambilan keputusan, untuk memutuskan sesuatu, tidak mudah. Karena kecenderunga, apa saja ditolak orang, sehingga harus disosialisasikan dulu agar dimengerti orang dengan baik.

Hal lain saya kira, yang kedua, juga karena kita alami beban-beban masa lalu yang masih tinggi sekali, seperti utang, subsidi dan lain-lain. Jadi kita harus melewati itu.

MTI: Bisa diberikan contoh yang lain?

WAPRES: Ya, gimana ya. Seperti contoh begini. Kita ingin mau meningkatkan industri, investasi. Tapi kebebasan buruh yang begitu besar, sehingga susah sekali bagi kita untuk meyakinkan investor bahwa Indonesia tempat yang baik. Karena apa saja terbuka, apa saja orang muat di media, apa saja orang di DPR masalah-masalah. Banyak sekali masalah-masalah. Berbeda dengan jamannya Pak Harto dulu, semua apa yang diperintahkan beliau jalan. Kemudian birokrasi juga sangat takut.

MTI: Soal birokrasi, reformasi birokrasi. Kalau pengamatan kita dari luar masih begitu lambat, apa kira-kira penyebabnya?

WAPRES: Pertama, birokrasi kita terlalu banyak, besar, aturan banyak, jadi dia juga ketakutan untuk ambil risiko. Pemberantasan korupsi itu memang sangat penting, tapi juga mempunyai efek yang lain, orang sangat hati-hati. Tidak mudah mereka mengambil keputusan.

MTI: Kemudian kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG, juga di bidang ekonomi yang dimotori Pak Wapres barangkali?

WAPRES: Itulah dalam rangka mengurangi subsidi. Kalau tidak, subsidi kita terlalu tinggi. Dan itu menguntungkan semua pihak sebenarnya. Menguntungkan masyarakat karena LPG lebih murah dibanding minyak tanah. Dan juga, menguntungkan pemerintah, kita bisa menghemat subsidi besar sekali.

MTI: Ada masalah hambatan dari segi sosialisasi yang begitu lambat soal kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG?

WAPRES: Ya pasti akhirnya orang paham. Tapi sekarang umumnya sudah baik.

MTI: Ini masalah politik. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, tentu, sebagai partai terbesar yang memenangkan Pemilu 2004, dan sekarang berada di pemerintahan, ada posisi dilematis Partai Golkar dalam koalisinya dengan pemerintah, sebenarnya bagaimana petanya?

WAPRES: Ndak juga! Cuma, Golkar kan partai nomor satu. Partai nomor satu itu ingin juga mempunyai peranan lebih besar dalam pemerintahan. Tapi, dilemanya itu sebenarnya kan, kebetulan saya Ketua Golkar setelah jadi Wapres. Jadi ya, sebaiknya dipahami seperti itu (dilema).
Jadi ya, dilemanya tentu pada kepentingan dan upaya agar Golkar tetap besar. Nanti setelah itulah kita berbicara bagaimana selanjutnya. Yang penting lemajuan partai dulu, pemilihan legislatif dulu.

MTI: Dalam hal kepemimpinan, kalau dilihat dari luar, kami pernah menggambarkan (kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden) seperti antara sais dan joki mengendarai sado yang sama. Dan kelihatannya, kepemimpinan Presiden SBY, kebetulan dibilang orang cenderung peragu. Bagaimana dalam pengalaman bekerjasama dengan beliau sebenarnya, ada hambatan keraguan itu?

WAPRES: Ndak juga. Sebenarnya beliau mengutamakan kebersamaan. Kebersamaan. Tentu, dalam kebersamaan itu kan harus melaksanakan secara baik sosialisasi dan demokrasi yang baik, sampai tingkat yang terendah.

MTI: Dan, tidak pernah merasa beliau terlalu lambat?

WAPRES: Ndak! Kan, karena hal-hal yang ditel biasanya beliau minta saya laksanakan. Beliau seorang pemipin yang baik, mengetahui semua permasalahan.

MTI: Jadi, Bapak yakin sebagai dwitunggal yang bisa bertahan sampai 2009?

WAPRES: Bisa, oh pasti, insya Allah bisa jalan.

MTI: Tidak pernah faktor gaya kepemimpinan menjadi penyebab keretakan hubungan?

WAPRES: Ndak, ndak, ndak! Kita jalan secara bersama, saling mengisi.

MTI: Ada beberapa hal yang kami catat, di antaranya waktu timnya Marsillam, UKP3R dibentuk Presiden, lalu begitu kuat Golkar menolak dan menantangnya. Sebenarnya, apa itu didorong Wapres sendiri, atau bagaimana?

WAPRES: Ah, itu supaya jangan timbul dualisme saja. Karena, kalau organisasi timbul dualisme, terlalu banyak lembaga, justru menyebabkan orang bingung. Itu saja intinya, sebenarnya.

MTI: Tapi ada kesan, bahwa pengambilan keputusan itu tidak ada konsultasinya dengan Bapak?

WAPRES: Itu kan timnya Presiden. Jadi saya, kalau timnya Presiden, sama dengan kalau ada tim saya, tentu saya berhak mengangkatnya. Itu timnya Presiden.

MTI: Kembali lagi ke masalah kinerja Kabinet Indonesia Bersatu. Indonesia dalam tiga setengah tahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, banyak mengalami bencana alam terutama tsunami di Aceh. Kelihatannya pemerintah terkuras kekuatannya ke arah situ?

WAPRES: Ya. Hampir enam bulan itu kita kerjakan. Memang untuk menanggulanginya kita mengerahkan kemampuan besar sekali. Namun yang bekerja di situ kan dalam bidang masing-masing, jadi tetap saja ekonomi kita jalan. Memang diperlukan dana yang besar, kemudian ekonomi berjalan, PU dan kesehatan berjalan. Tapi dalam enam bulan itu memang berat sekali penanganannya.

MTI: Kenapa tidak cepat diselesaikan?

WAPRES: Namanya bencana alam itu susah sekali, bencana dari alam.

MTI: Bukan karena faktor kordinasi dan tanggungjawab penanganan?

WAPRES: Ndak, itu kan faktor alam. Kalau dari segi organisasinya segera malah. Siapa yang mau berlama-lama, tapi namanya juga alam.

MTI: Untuk ke depan, suhu politik sudah mulai naik. Tetapi program-program pemerintah harus jalan terus. Program apa yang paling menonjol yang akan dilaksanakan satu setengah tahun ke depan?

WAPRES: Iya, banyak, seperti infrastruktur yang harus ditingkatkan, listrik, pelabuhan, airport dan lain-lain itu kita utamakan pembangunannya di daerah-daerah. Itu yang sekarang benar-benar kita push dengan baik.

MTI: Salah satu kekuatan ekonomi Indonesia ada di BUMN. Dari sistem pengelolaannya, apa hal yang membuat BUMN belum bisa menjadi motor penggerak ekonomi kita?

WAPRES: BUMN terlalu banyak. Terlalu banyak! Jadi kita harus kurangi, terutama BUMN yang kecil-kecil, harus kita kurangi.

MTI: Untuk menguranginya sudah ada sistem yang baku?

WAPRES: Ya, kita usahakan kurangi sampai setengahnya dalam waktu tiga tahun dengan merger dan lain-lain. Kalau terlalu banyak begini susah sekali, dan juga banyak mencari orang-orang yang memimpin dengan baik.

MTI: Bagaimana kinerja Menteri BUMN Sofyan A Djalil?

WAPRES: Oh, baik. Hampir semua menerimanya dengan baik. Baik. Dia mengerti.

MTI: Kemudian, dulu, kalau kami tidak salah, ketika Bapak masih Menko Kesra, pernah mengumpulkan para direksi perbankan, supaya mengucurkan kredit, atau mendukung ekonomi riil. Sekarang, setelah menjadi Wapres, ada nggak upaya untuk mendorongnya lagi?

WAPRES: Lebih lagi, lebih lagi.

MTI: Apa yang Bapak koordinasikan?

WAPRES: Agar bank-bank itu menjalankan fungsinya maisng-masing. Semakin keras kita dorong.

MTI: Ada instruksi khusus?

WAPRES: Oh ya, iya. Kita semua minta dibiayai kan, bank-bank itu membiayai seperti program mengenai gula, infrastruktur, jalan tol, UKM. Jalan, jalan, semua jalan!

MTI: Pertumbuhan ekonomi kita sudah 6,2 persen. Ekonomi makro kita sudah jalan, tetapi mengapa ekonomi mikronya belum begitu jalan?

WAPRES: Sebenarnya setiap pertumbuhan makro yang baik pasti diikuti dengan mikro yang baik. Cuma, selalu saja dianggap begitu. Contohnya saja, listrik kekurangan, karena kebutuhan listrik banyak sekali. Industri juga jalan. Perhatikan juga jalan-jalan raya yang macet, rupanya itu banyak penjualan mobil, banyak penjualan sepeda motor. Lihat juga kontainer di jalan-jalan, penuh kontainer, itu berarti ekonomi jalan.
Jadi sering orang otomatis saja mengatakan sektor mikro tidak jalan. Tidak mungkin makro jalan tanpa mikro. Mesti selalu berbarengan.

MTI: Dalam memacu pertumbuhan ekonomi pasti tidak lepas dari pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi laut, udara, jalan raya dan kereta api. Bagaimana proses pembangunan infrastruktur ini ke depan, supaya pertumbuhan ekonomi nasional lebih terpacu lebih cepat lagi?

WAPRES: Iya. Ini sebenarnya kita mau pacu, tapi ada saja halangan-halangannya. Dulu masalah dana, kita selesaikan dana. Sekarang, setelah kita selesaikan dana, masalah lahanlah yang harus berubah fungsinya. Ini kendala pembebasan lahan, ini kita selesaikan.

MTI: Masih masalah infrastruktur transportasi, sarana dan prasarananya. Pada Februari 2007, sewaktu Bapak Wapres melakukan perjalanan di atas kereta api Jakarta-Madiun sambil melaksanakan rapat koordinasi teknis perkeretaapian, sejauh mana hasil-hasil evaluasi koordinasi tersebut?

WAPRES: Saya minta mereka bikin perencanaan yang baik. Sebenarnya rapat kemarin untuk memeriksa perencanaan itu, dan kita akan bangun perkeretaapian kita dengan kemampuan sendiri. Tahun depan kita punya dana Rp 4 triliun untuk itu. Kali ini lebih baik. Kita ingin proyek pinjaman, lebih baik meminjam dalam negeri, bank-bank nasional kita minta.

MTI: Perihal masalah pemberantasan korupsi. Pada waktu itu Pak Wapres menyinkronkan pertemuan antara Kapolri, BPKP dan Jaksa Agung. Apa maksud dan sejauhmana aplikasinya?

WAPRES: Ya, supaya semua pejabat yang di bawah jangan serba takut. Jadi, kita minta itu mereka sinkron. Diperiksa dulu dia punya persoalannya, diperiksa dulu oleh akuntan yang profesional sebelum mereka dianggap korupsi macam-macam. Supaya jangan ketakutan luar biasa sehingga tidak mau mengambil keputusan secara cepat. Karena takut dianggap korupsi.

Memang korupsi harus kita berantas, sebab korupsi itu sangat jelek akibatnya, menimbulkan kemiskinan. Tapi jika para pejabat itu tidak berbuat sesuatu, sama akibatnya, menimbulkan kemiskinan.

MTI: Masalah pendidikan. Sepertinya, kali ini kita punya pemimpin (Wapres) yang sangat peduli pada pendidikan. Untuk mengakselerasi kemajuan pendidikan, salah satunya memaksa ditempuh dengan pelaksanaan ujian nasional, yang tingkat kelulusan atau passing grade-nya pun turut dinaikkan terus. Apa dasar pemikiran Wapres dalam hal ini?

WAPRES: Ya, pertama, karena mutu pendidikan kita rendah. Kalau tidak dinaikkan secara cepat dan dipaksa, mutu pendidikan kita tidak akan naik-naik. Dengan dilaksanakan ujian nasional itu, para pelajar itu harus belajar, kan? Belajar dengan baik, baca buku. Karena sesuai cara orang belajar harus diuji. Lalu (dulu) ada yang lulus dan ada tidak lulus. Kalau semua lulus kan tidak ada yang mau belajar dengan baik.

Hasilnya, ya, sekarang anak-anak semua belajar, kan. Sudah mulai takut, Anda punya anak atau kemenakan lihat saja masih berani nggak dia ngeluyur-ngeluyur, anak-anak SMA sekarang. Ndak terlalu berani lagi, kan? Karena dia mulai serius belajar.

MTI: Kalau alasannya seperti itu, kenapa masih saja muncul penentangan-penentangan soal kebijakan ujian nasional ini?

WAPRES: Karena banyak ahli-ahli pendidikan yang menerapkan teori terlalu bebas, ingin seperti itu. Padahal, hasilnya, buktinya saja bahwa pendidikan kita rendah. Tak usah banyak argumentasi, cari saja buktinya: Mutu pendidikan kita rendah, tidak bisa bersaing. Jadi harus ditingkatkan, dengan cara belajar. Tak usah cari teori macam-macam. Iya, kan.

Mau selalu anggaran, anggaran tidak ada. Kalau anggaran, sepuluh tahun lagi baru cukup. Apa sepuluh tahun kita harus menunggu. Belum tentu juga. Walaupun sekolah hebat tapi tidak mau belajar, tidak dipaksa belajar, macam mana orang pintar. Jadi, biar demo, orang demo seribu kali, tetap saja saya jalanin. Ndak peduli.

MTI: Mengenai realisasi anggaran yang diatur sesuai konstitusi harus 20 persen dari APBN dan APBD yang ternyata masih sulit terpenuhi, hingga mendorong Wapres meminta agar anggaran pendidikan kedinasan dan gaji guru dimasukkan ke dalam komponen 20 persen tadi?

WAPRES: Oh iya, kita minta itu dimasukkan. Kalau gaji guru dimasukkan itu bisa menaikkan anggaran pendidikan menjadi 15 persen. Dan itu benar. Guru kan bagian dari pendidikan. Undang-Undang Dasar mengatakan meningkatkan kecerdasan bangsa. Ya faktor itu pasti guru, dong. Faktornya juga termasuk pendidikan kedinasan akademi-akademi seperti akademi perhubungan, akademi imigrasi, institut pemerintahan dalam negeri, itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah juga, masak tidak boleh masuk dalam pendidikan. Salah itu. Bertentangan dengan undang-undang dasar.

MTI: Dulu Pak Jusuf Kalla, sebelum menjadi Wapres, dalam Tokoh Indonesia, pernah mengatakan, bahwa antara Bapak sebagai Calon Wapres dan Susilo Bambang Yudhoyono Calon Presiden ada share dalam kepemimpinan kalau kelak terpilih. Masihkan komitmen share ini berlaku sekarang ini?

WAPRES: Yah…, Anda lihatnya bagaimana? Anda kan tadi tanya mana keputusan-keputusan yang saya ambil, kan share itu kan?

MTI: Salah satu problem Indonesia sebagai negara agraria dengan tanahnya yang subur adalah soal pangan yang kurang. Adakah langkah strategis yang diambil pemerintah dalam rangka revitalisasi pertanian?

WAPRES: Iya, sekarang kita berupaya meningkatkan produksi. Supaya swasembada pangan, kita meningkatkan produksi beras, kita tingkatkan dengan bibit yang baik dengan biaya yang besar. Kita akan tingkatkan gula dengan investasi yang cukup besar. Semuanya akan kita tingkatkan, karet, sawit dan lain-lain.

MTI: Tidak ada upaya untuk melibatkan pengusaha besar?

WAPRES: Oh iya, semua kan terlibat. Salim, Syamsul Nursalim terlibat, pabrik gula kan harus besar, tidak mungkin petani sendirian karena butuh pabrik butuh apa. Semua terlibat.

MTI: Terutama, untuk pangan?

WAPRES: Ya, untuk pangan. Kita minta, contohnya, pembibitan-pembibitan yang besar, padi hibrida. Itu kan tidak mungkin petani biasa, harus petani-petani yang punya teknologi.

MTI: Ada daerah yang khusus dikembangkan dalam rangka swasembada pangan?

WAPRES: Kalau untuk swasembada pangan paling tidak 10 provinsi. Kemarin itu kan kita luncurkan bibit padi hibrida senilai Rp 1 triliun.

MTI: Masalah hubungan daerah dengan pusat. Mungkin buah dari reformasi, dan penentangan dari publik, supaya desentralisasi itu diterapkan sedemikian rupa. Ada keluhan dari daerah belakangan ini, seolah-olah otonomi itu belum maksimal?

WAPRES: Tidak juga. Kan, kita tidak mungkin langsung 100 persen, tapi sesuai tahapannya. Kita kan bukan negara federal. Malah daerah sangat otonom, sangat.

MTI: Karena sangat otonom, jadi kesulitan bagi pemerintah pusat untuk mengatur daerah?

WAPRES: Iya, garis komandonya kadang-kadang sudah. Jangankan itu, antara gubernur dengan bupati kadang-kadang jadi masalah, kan, tidak bisa kontrol mereka, karena otonominya di kabupaten.

MTI: Apakah pemerintah pusat kesulitan ngontrol daerah?

WAPRES: Ndak, kebijakannya. Kita tidak lagi kontrol kayak dulu. Tapi kita mengontrol kebijakannya. Mereka jalan.

MTI: Indonesia kan masih negara pedesaan. Komitmen pemerintah, menurut hemat kita, untuk melihat pedesaan ini masih kurang. Padahal bangsa ini ada di sana?

WAPRES: Sebenarnya, sejak dulu program itu, jaman Pak Harto program itu lebih kencang ya. Bahwa membangun dari daerah kecil, terbelakang, karena itu sekarang banyak program-program infrastruktur pedesaan. Meningkatkan pertanian, meningkatkan UKM, semua yang dibangun itu pedesaan-pedesaan. Tapi sebenarnya makna otonomi di situ juga bahwa itu bukan hanya pusat yang bertanggungjawab, daerah itu membangun daerah. Itu sebenarnya otonomi di situ. Karena itu anggaran sekarang tidak lagi per proyek dari pusat. Tapi ini uang, ke daerah, you bangunlah daerah, pedesaan. Itu sudah urusan di daerah.

MTI: Mengenai kesehatan masyarakat?

WAPRES: Ya, sama, sama. Dana anggaran kesehatan termasuk besar, Rp 16 triliun.

MTI: Masalah politik. Tahun 2009 sudah dekat. Sebagai ketua umum partai, tentu, wajar partainya mencalonkan ketua umumnya menjadi calon presiden. Padahal, duet ini kan dwitunggal yang begitu bisa saling mengisi, walaupun kelihatan dari luar dikira ada intriknya. Dalam hal ini bagaimana policy Bapak sebagai Ketua Umum Partai Golkar?

WAPRES: Ya, Golkar kan nanti menentukan dan menetapkannya secara demokratis dalam bentuk Rapimnas. Itu nanti akhir tahun ini, ditetapkan.

MTI: Tidak terlalu lama?

WAPRES: Tidak. Cukup waktu, enam bulan cukup.

MTI: Memang, Pak Jusuf Kalla tidak ada niat menjadi Presiden?

WAPRES:Emm, pokoknya, segala itu kan bukan saja urusan pribadi, tapi urusan partai. Partai yang memutuskan pada waktunya.

MTI: Bukan hanya sekedar menjaga perasaan Presiden SBY?

WAPRES: Ndak, ndak, ndak. Itu urusan partai. n mti ►mti-Majalah Tokoh Indonesia Edisi 39 Thn V, Agustus-September 2008

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

 

Peluang Duet Unik SBY-JK

Oleh Ch Robin Simanullang: Duet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terlihat unik. Berbeda dengan duet Presiden – Wapres sebelumnya. Konstitusi mengamanatkan bahwa Wapres adalah pembantu Presiden. Tapi duet SBY-JK terlihat unik dengan kesan adanya pembagian kekuasaan. Masihkah duet unik ini bersatu dan berpeluang menang pada Pilpres 2009?

Duet unik SBY-JK cukup kontroversial. Dari penglihatan luar, duet ini sering berbeda dalam mengambil keputusan. Kadangkala terkesan Wapres JK mendahului kewenangan Presiden SBY. Terkadang SBY terkesan takut sama JK. Namun dalam kesempatan lain, SBY terkesan mengesampingkan JK. Sering juga keduanya terkesan berlomba merebut popularitas. Lalu, dalam kesempatan berikutnya, keduanya tampak seiring. Duet yang unik!

Banyak pengamat memperkirakan duet SBY-JK, Presiden-Wapres pertama pilihan rakyat secara langsung (2004), ini akan pecah sebelum berakhir masa jabatan 20 Oktober 2009. Duet ini tidak lagi akan berpasangan dalam Pilpres 2009 nanti. Bahkan bukan hanya pengamat, kalangan internal Partai Golkar (JK) dan Partai Demokrat (SBY) sendiri juga meragukan kelanggengan duet SBY-JK. Tapi Wapres JK kepada Tokoh Indonesia menegaskan tidak ada masalah di antara mereka. “Kita (SBY-JK) saling mengisi,” katanya.

Namun belakangan, Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan masa depan duet SBY-JK dalam posisi yang tidak menentu. “Mudah-mudahan saja ada keajaiban sehingga tetap duet ini bekerja dengan tenteram,” ujar Priyo tatkala mengungkap kekecewaan partainya yang sudah terakumulasi terhadap pemerintah.

Terakhir kekecewaan itu dipicu keputusan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto tentang Pilkada Maluku Utara. Mendagri memilih mengangkat pasangan Thayin Harmaini daripada pasangan Abdul Gafur yang diusung Partai Golkar walaupun kemenangan Abdul Gafur pernah diakui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Menurut Priyo, Pilkada Malut itu adalah letupan atau puncak dari pada kegetiran yang selama ini kami (Partai Golkar yang dipimpin JK sebagai Ketua Umum) rasakan sebagai fraksi pendukung utama pemerintah.

Tapi politisi Partai Demokrat (partai yang dipimpin SBY sebagai Ketua Dewan Pembina yang kekuasaannya hampir setara dengan Ketua Dewan Pembina Golkar era Orde Baru) menanggapi dingin gertakan Partai Golkar itu. Para pengamat juga sangat meragukan keberanian Partai Golkar meninggalkan pemerintah yang dipimpin duet SBY-JK.

Setidaknya hal ini juga tercermin dari pernyataan Ketua Fraksi Partai Golkar sendiri di DPR: “Biarlah pada saatnya partai akan bersikap. Tapi izinkanlah, Fraksi Golkar yang saya pimpin untuk menyampaikan ini. Saya mendapatkan dukungan yang demikian menggembirakan dari seluruh pimpinan partai (Golkar), termasuk dari daerah. Dan saya tidak ingin membebani Pak Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden,” ujarnya.

Juga tercermin dari pernyataan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Surya Paloh kepada pers, seusai mendampingi Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla membuka rapat kordinasi teknis (Rakornis) bendahara Partai Golkar di ruang Bhinakarna, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (3/6/2008) pagi.

 

“Tentu, kita sedih, berempati, dan kecewa. Itu satu fakta yang terasa dalam semangat dan emosi para konstituen partai Golkar. Namun, tidak berarti bahwasanya ini suatu hal yang barangkali—katakanlah—kita langsung ambil sikap tidak mengenal lagi hubungan silaturahmi dengan Presiden SBY,” ujar Surya Paloh yang disampingnya berdiri Wapres JK.

Benas saja, dalam kesempatan tidak terlalu lama, terhitung hari, Juni 2008, Fraksi PG bergandeng tangan dengan Fraksi PD menolak angket BBM dan sama-sama memilih interpelasi.
Tampaknya pernyataan kekecewaan PG hanya sebuah dinamika dalam perjalanan duet SBY-JK. JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar, partai terbesar yang memenangkan Pemilu 2004, berada dalam posisi dilematis dalam dinamika koalisi PG dengan pemerintah (PD). Sebenarnya bagaimana peta koalisinya?

Menjawab pertanyaan ini, Wapres Jusuf Kalla dalam wawancara dengan Tokoh Indonesia menjelaskan: “Golkar kan partai nomor satu. Partai nomor satu itu ingin juga mempunyai peranan lebih besar dalam pemerintahan. Tapi, dilemanya itu sebenarnya kan, kebetulan saya jadi Ketua Umum Golkar setelah jadi Wapres. Jadi ya, sebaiknya dipahami seperti itu dilemanya. (Selengkapnya baca: Wawancara Wapres JK: Kita (SBY-JK) Saling Mengisi).

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Saiful Mujani, Kamis (1/11) di Jakarta mengatakan duet SBY-JK harus mampu memastikan kepada masyarakat bahwa mereka cukup solid untuk menyelesaikan pemerintahan, setidaknya sampai 2009. Bahkan, menurutnya, mereka juga perlu memastikan akan bersama-sama maju pada Pemilihan Umum 2009.

Hal itu dikemukakan Saiful menanggapi adanya kesan duet SBY-JK sudah tidak solid. Ada kesan SBY sudah tidak mau dengan JK, demikian sebaliknya. Menurutnya, hal itu membuktikan pemerintah telah gagal untuk menciptakan kesan baik.
Sampai saat ini SBY belum pernah mengatakan akan tetap perpasangan dengan JK pada Pilpres 2009. Demikian pula sebaliknya JK, bahkan pernah mengatakan dapat berpisah dengan SBY pada 2009, walaupun JK juga pernah mengatakan dirinya tidak mungkin menjadi presiden.

Dalam menjawab pertanyaan reporter Tokoh Indonesia, apakah tidak ada niat menjadi Presiden, Wapres JK mengatakan segala hal itu bukan saja urusan pribadi, tapi urusan partai. Partai yang memutuskan pada waktunya. Pernyataan JK ini diakuinya bukan hanya sekedar menjaga perasaan Presiden SBY, tapi karena memang hal itu adalah urusan partai.

Menanggapi kepemimpinan duet SBY-JK, yang kalau dilihat dari luar, seperti antara sais dan joki dalam satu kreta kuda (sado), hal mana Presiden SBY dibilang orang cenderung peragu, Wapres JK mengaku tidak mengalami ada masalah di antara mereka. Walaupun JK juga melihat seolah ada kesan jika dirinya sudah tidak solid dengan SBY. Tapi, menurutnya, kesan itu kadang kala disebabkan oleh media. JK meyakinkan: “Kami punya tujuan dan amanah yang sama sampai tahun 2009. Kecuali kalau mau memberi amanah tambahan, ya terima kasih.” Mengenai posisi selanjutnya, menurut JK akan ditentukan oleh partai politik dan bangsa. “Kalau saya sendiri, inginnya terus mengabdi pada negara,” katanya.

Perihal gaya kepemimpinan SBY, JK mengatakan: “Sebenarnya beliau (SBY) mengutamakan kebersamaan. Tentu, dalam kebersamaan itu kan harus melaksanakan secara baik sosialisasi dan demokrasi yang baik, sampai tingkat yang terendah.

Karena, menurutnya, hal-hal yang ditel biasanya SBY minta dia laksanakan. “Beliau seorang pemipin yang baik, mengetahui semua permasalahan,” tegas Wapres JK tentang kepemimpinan SBY. Maka JK yakin dwitunggal ini bisa bertahan sampai 2009. Menurut JK, tidak pernah faktor gaya kepemimpinan menjadi penyebab keretakan hubungan mereka. “Kita jalan secara bersama, saling mengisi,” katanya.

Walaupun ada beberapa hal yang dicatat Tokoh Indonesia, di antaranya, waktu timnya Marsillam, UKP3R dibentuk Presiden, lalu begitu kuat Golkar menolak dan menantangnya. Menurut Wapres JK, itu supaya jangan timbul dualisme saja. “Karena, kalau organisasi timbul dualisme, terlalu banyak lembaga, justru menyebabkan orang bingung. Itu saja intinya, sebenarnya,” katanya.

Sementara itu, intelektual muda yang juga Rektor Universitas Paramadina, Anis Baswedan, menilai duet SBY-JK sepintas tampak seiring dan sejalan. Namun, dia melihat ada dua aspek yang menjadi masalah, yaitu gaya dan sistem. Menurutnya, SBY dan JK memiliki gaya berpolitik dan kepemimpinan yang berbeda. SBY cenderung berorientasi pada prosedur, sementara JK cenderung berorientasi pada hasil. “Efeknya, mereka sering memiliki pendekatan berbeda dalam menghadapi problem yang sama,” katanya.

Sesuai konstitusi, Presiden memiliki otoritas politik lebih besar daripada Wapres. Namun, dalam realitas politik, Wapres JK memiliki sistem dukungan politik yang jauh lebih kuat (Partai Golkar) dibandingkan Presiden SBY (Partai Demokrat). “Karena itu, Presiden sering terkesan memperhitungkan langkah-langkah Wapres, seakan-akan Wapres bukan sekadar wakilnya, tetapi sebuah entitas politik tersendiri yang bisa independen dari Presiden,” ujar Anis. Perbedaan inilah yang membuat kerja sama Presiden SBY dan Wapres JK menjadi tidak optimal.

Namun, Wakil Ketua MPR HM Aksa Mahmud menilai Duet SBY-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat secara langsung, merupakan duet yang paling ideal sepanjang sejarah republik ini. Mereka berdua telah bekerja luar biasa. Tidak mengenal hari Sabtu-Minggu, siang dan malam. Menurutnya, pemerintahan ini masih jauh lebih baik dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya.

Aksa Mahmud menilai duet ini sangat baik, karena kemampuannya yang saling melengkapi, dwi tunggal Indonesia. Satu berfungsi sebagai pengarah atau steering, satu sebagai pekerja atau organizing. Seorang pekerja membutuhkan visi sebagai panduan yang menjadi tugas pengarah. Sementara sebuah visi perlu diterjemahkan menjadi kerja yang konkrit di lapangan. Sehingga membutuhkan pekerja keras yang ulet dan serius.

“Jadi pasangan ini sangat ideal, ada pengarah dan ada pekerjanya. Tentu harapan kita hasilnya menyejahterakan dan memakmurkan rakyat,” ujar Aksa Mahmud. Menurutnya, pasangan ini telah bekerja maksimal. Walaupun masyarakat belum puas. Belum puas karena terlalu lambatnya pergerakan ekonomi. “Sebagai orang yang mempunyai background pegusaha, seharusnya bisa diselesaikan beberapa hari tapi kenapa dua-tiga tahun belum selesai. Itu ketidakpuasan saya,” ujar pendiri kelompok usaha Bosowa itu. Namun, anggota Badan Pertimbangan KADIN Indonesia, itu menambahkan, tentu tidak bisa seperti membalik tangan, memerlukan proses.

Wakil Ketua Partai Demokrat Ahmad Mubarok juga pernah mengatakan idealnya duet SBY-JK dua periode. Menurutnya, kepemimpinan nasional baru akan terasa efeknya jika mendapat kesempatan memimpin pemerintahan selama dua periode. Dia membandingkan dengan masa kepemimpinan Presiden Soekarno selama 20 tahun (1945-1965) dan Presiden Soeharto hampir 32 tahun (1966-1998). Sementara setelah reformasi, semuanya sebentar-sebentar. Presiden Habibie hanya 1 tahun sampai pemilu (1998-1999), Abdurrahman Wahid jatuh di tengah jalan (1999-2002), dan diteruskan Megawati lebih kurang tiga tahun (2002-2004).

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Dr Syarief Hasan juga menilai pemerintah pimpinan duet Presiden SBY dan Wapres JK, sebagai hasil pilihan rakyat pada Pemilu 2004, telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya walaupun masih ada kekurangan dari hasil pelaksanaan tugas itu. Berbagai persoalan sudah ditangani dan telah berhasil memperbaiki keadaan. “Memang ada yang menyatakan kurang puas. Itu kita akui, namun kita juga harapkan agar jangan menilai kinerja hanya berdasarkan persepsi,” katanya.

Dia mengajak semua pihak untuk menjalankan etika berpolitik yang santun, baik dan benar sebagai pedoman utama bagi partai politik dalam menjalankan pembelajaran demokrasi. “Jangan hanya mengkritik, memfitnah bahkan melakukan pembunuhan karakter dan citra,” kata Syarief Hasan.

Syarief Hasan mengemukakan bahwa Partai Demokrat (PD) menawarkan gagasan agar Partai Golkar (PG) meneruskan koalisinya dengan mempertahankan pasangan SBY-JK hingga Pemilu 2014. Walaupun dia menegaskan, meski menawarkan gagasan agar pasangan SBY-JK dipertahkankan pada Pemilu 2009, PD siap ditinggalkan PG jika pada Pemilu 2009 PG akan mencalonkan kadernya menjadi presiden.

Hal senada dikemukakan Sekretaris FPD Sutan Bhatoegana jika PG ingin mengajukan Capres, pihaknya siap. Namun, Sutan menegaskan bahwa PD tidak akan terburu-buru mengumumkan pencalonan. “Kita memberi kesempatan kepada SBY untuk mengukir keberhasilan. Dengan keberhasilan, maka hal itu merupakan kampanye menuju Pilpres 2009,” katanya.

Diyakini PD akan tetap mencalonkan SBY. Sebab dari sejarahnya, PD dibentuk sebagai kendaraan politik bagi SBY. Karena itu, PD mendorong agar SBY berhasil akan memuluskan jalan bagi pencalonannya kembali pada Pilpres 2009.

Sementara, dengan siapa SBY berpasangan masih akan ditentukan perkembangan politik berikutnya. Namun, kecenderungan duet SBY-JK akan dipertahankan masih lebih memungkinkan. Duet unik ini tampaknya mempunyai kisah kerjasama dan komitmen yang mengikat untuk saling mengisi. Namun, hal ini masih harus menunggu Pemilu Legislatif dan keputusan partai (PG dan PD).

Jika PD mengungguli PG dalam Pemilu Legislatif, akan terasa lebih wajar kader PG dalam posisi Wapres. Tapi jika perolehan suara PG jauh di atas PD, akan lebih memungkin PG mengajukan Capres sendiri. Dalam kondisi ini, posisi JK akan serba sulit. Namun kompromi politik antara JK (PG) dengan SBY (PD) akan membuka peluang duet SBY-JK akan diusung PG dan PD kembali. Apalagi, secara ideologis kedua partai ini memiliki persamaan. Artinya, secara ideologis koalisi kedua partainya amat ideal.

Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso pernah mengemukakan bahwa PG telah memiliki empat opsi untuk menghadapi Pilpres 2009. Opsi pertama, justru meneruskan duet SBY-JK. Opsi kedua, jalan sendiri jika memperoleh suara signifikan. Opsi ketiga, berkoalisi dengan parpol Islam (PKS). Opsi keempat, berkoalisi dengan PDIP.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN), Umar S Bakry, di Jakarta, Ahad (15/6/2008) mengungkapkan hasil survei terbaru LSN yang dilaksanakan pada 2 hingga 14 Mei 2008 di 33 provinsi, menunjukkan duet SBY-JK (Opsi pertama PG yang disebut Priyo) tidak lagi masuk dalam sepuluh pasangan capres-cawapres yang diminati publik. Pasangan ini hanya bertengger di peringkat 11. Jauh merosot dari hasil survei LSN Januari 2008, di mana pasangan SBY-JK masih bertengger di peringkat lima dengan 43,8 persen publik akan memilih SBY-JK jika pasangan ini berduet lagi dalam Pilpres 2009.

Sedangkan hasil survei Lembaga Riset Indonesia (LRI) yang dilakukan pada pertengahan Mei 2008 memprediksi keterpilihan pasangan SBY-JK (10,75 persen) berada di bawah kombinasi SBY-Hidayat Nur Wahid (15,12 persen) atau Megawati-Sultan HB X (14,74 persen) dan berada di kombinasi Yudhoyono-Sultan HB X (6,14 persen).

Namun hasil survei LSN dan LRI ini pastilah bukan menjadi bagian mutlak bahan pertimbangan bagi PG untuk menentukan pilihan. PG akan menjadikan pemilu legislatif sebagai patokan untuk Pilpres 2009. Kalau Golkar menang, kemungkinan memilih opsi kedua. Bisa mungkin JK (Capres) berpasangan dengan kader Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid (Cawapres). Priyo menyebutkan, kombinasi itu bisa di balik menjadi Hidayat-Kalla kalau perolehan suara PKS pada Pemilu 2009 mengungguli PG. Tapi kemungkinan terbaik bagi PG adalah menduetkan JK dengan Sri Sultan HBX.

Tapi persaingan di PG untuk merebut tiket Capres atau Cawapres masih akan terjadi. Partai ini memiliki sejumlah kader yang memiliki kapasitas jadi Capres atau Cawapres. Tergantung bagaimana mekanisme internal pemilihan Capres atau Cawapres dari partai ini. Jika mekanisme konvensi diberlakukan akan terjadi kompetisi yang amat ketat. Beberapa nama yang berpeluang memenangkan konvensi PG adalah Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Sri Sultan HBX, Surya Paloh, Prabowo Subiakto, Aburizal Bakrie, Fadel Muhammad, dan Slamet Effendi Yusuf. Kemungkinan menang adalah Akbar Tandjung atau Jusuf Kalla.

Jika mekanismenya yang ditempuh melalui Rapimnas, hampir dipastikan Jusuf Kalla akan memenangkannya dengan diberi mandat memilih menjadi Capres atau Cawapres. Walaupun kemungkinan lain masih saja terbuka. Jika kedua mekanisme (konvensi dan Rapimnas) ini tidak disepakati secara mutlak, kemungkinan lain akan terbuka, yakni selain PG punya calon sendiri (Capres atau Cawapres), kader PG lainnya juga akan dicalonkan partai lain, seperti JK pada Pilpres 2004.

Satu hal yang patut dicatat dari perjalanan PG adalah partai ini berpengalaman sebagai partai berkuasa, tidak berpengalaman sebagai partai oposisi. Partai ini berpengalaman mela-kukan apa saja untuk merebut kekuasaan.

Sementara itu, peluang SBY mempertahankan jabatan presiden tanpa berpasangan dengan JK, juga terbuka dengan berbagai kemungkinan (alternatif). SBY kemungkinan akan berpasangan dengan kader PKS (Hidayat Nur Wahid atau Tifatul Sembiring). Walaupun kemungkinan kader PKS akan berpasangan dengan Wiranto lebih terbuka jika Partai Hanura mendapat suara signifikan. Kemungkinan lain, SBY berpasangan dengan Sri Mulyani Indrawati, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, Sri Sultan HBX, Hatta Rajasa, Sutrisno Bachir, Din Syamsuddin, Fadel Muhammad, atau Suryadharma Ali.

Pasangan SBY - Sri Mulyani Indrawati kemungkinan akan tampil sebagai kejutan, jika Partai Demokrat memperoleh suara signifikan pada Pemilu Legislatif. Kejutan ini kemungkinan akan menarik perhatian kalangan muda dan perempuan yang akan membuat pasangan ini meraih kemenangan. Mesin intelejen politik SBY akan lebih berperan daripada Partai Demokrat dalam mengatur strategi pemenangan Pemilu termasuk menciptakan kejutan siapa pasangan Cawapres bagi SBY dan menciptakan sesuatu kejadian yang mengundang empati kepada SBY dan pasangannya. ► Majalah Tokoh Indonesia Edisi 39

Nama :
Muhammad Jusuf Kalla

Lahir :
Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942

Agama :
Islam

Pendidikan :
- SD II Watampone (1953)
- SMP Islam di Makassar (1957)
- SMA Negeri III di Makassar (1960)
- Fakultas Ekonomi Universitas Hassanuddin (1967)
- The European Institute of Business Administration
- Fountainebleu, Prancis (1977)

Karir :
- Direktur Utama NV Hadji Kalla Trading Company (1968)
- Direktur Utama PT Bumi Karsa (1969)
- Direktur Utama PT Bhakti Centra Baru (1975)
- Direktur Utama PT Bukaka Teknik Utama (1979)
- Direktur Utama PT Bukaka Agro (1980)
- Direktur Utama PT Bukaka Meat (1980)
- Anggota DPRD Sulawesi Selatan
- Anggota DPR RI (1998-1999)
- Anggota DPR RI (1999-2004)
- Menteri Perdagangan dan Perindustrian (1999-2000)
- Menko Bidang Kesra (2001-sekarang)

Kegiatan Lain :
- Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI Cabang Makassar (1964-1967)
- Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Sulawesi Selatan (1997-1999 dan 1999-2004)
- Koordinator KADIN se-kawasan Timur Indonesia

Keluarga :
Ayah : Hadji Kalla Ibu : Athirah Istri : Mufidah Anak : lima orang

Alamat Rumah :
Jalan Haji Bau No. 16, Makassar, Sulawesi Selatan

 

Jusuf Kalla

MUHAMMAD Jusuf Kalla adalah generasi kedua pemilik perusahaan keluarga cukup beken di kota Makassar, Hadji Kalla. Anak kedua pasangan pengusaha Hadji Kalla dan Athirah ini lahir dan besar dalam keluarga saudagar. Sejak kecil, Jusuf yang kini menjadi Menko Bidang Kesra telah akrab dengan dunia usaha.

Lulus SD di tempat kelahirannya, Watampone, Jusuf lalu melanjutkan pendidikan tingkat lanjutan di Makassar. Mungkin lantaran kadung akrab dengan dunia bisnis, ia pun memilih kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Semasa mahasiswa, ia terlibat dalam berbagai aktivitas kemahasiswaan. Salah satunya, ia pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar, periode 1964-1967.

Selepas kuliah, pada 1967, Jusuf total terjun ke dunia bisnis. Ia menakhodai NV Hadji Kalla Trading Company — perusahaan hasil bumi yang diwariskan ayahnya. Saat menerima tongkat kepemimpinan itu, ia sempat khawatir. Pasalnya, perusahaan yang berdiri sejak 1952 itu tengah dilanda krisis.

Beruntung, tak lama setelah dipimpinnya, perusahaan tersebut memenangkan tender. NV Hadji Kalla — sebagai agen mobil Toyota di Sulsel — ditunjuk mengadakan kendaraan untuk kantor gubernur setempat. Dari sana, ia pun berkembang. Memasuki dekade 1990-an, perusahaan yang dinakhodainya itu menguasai lebih dari 50 persen pasaran mobil di wilayah Indonesia bagian Timur.

Perusahaan yang dipimpinnya makin berkembang-biak, kini ayah lima anak ini mengomandani sejumlah perusahaan lain di bawah bendera Bukaka. Di antaranya, PT Bumi Karsa, PT Bukaka Teknik Utama, PT Bukaka Meat, PT Bukaka Argo, dan PT Bhakti Centra Baru.

Meski sibuk sebagai pengusaha, keinginan belajarnya tak pernah surut. Pada 1977, Jusuf terbang ke Prancis. Di negeri penghasil anggur itu, ia memperdalam ilmu (bisnis) di The European Institute of Business Administration Fountainebleu, Paris, selama sekitar satu setengah tahun.

Ketika ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Jusuf terpaksa melepaskan jabatannya di berbagai perusahaan. Dan namanya ramai dibicarakan saat dirinya dicopot dari kursi kabinet bersama Laksamana Sukardi — sekitar setahun setelah ia mendudukinya.

Sekarang, di masa pemerintahan Megawati, Jusuf kembali terpilih sebagai menteri. Ia dipercaya menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pemberantasan Kemiskinan (Menko Kesra dan Taskin). Dan kabarnya, pria yang hobi olahraga jalan kaki ini juga akan melepaskan berbagai jabatannya di sejumlah perusahaan di bawah bendera Bukaka.

Suksesnya selaku Menko Kesra dan Taskin yang patut dicatat adalah keberhasilannya mendamaikan pertikaian berbau SARA di Poso dan Maluku, lewat pertemuan Malino I dan II di Sulawesi Selatan (2002).